jump to navigation

Struktur Ekonomi Indonesia 25 Agustus 2010

Posted by chairil djaka kusuma in Ekonomi dan Bisnis.
add a comment

Struktur ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat setidak-tidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan, yaitu:

  1. Tinjauan makro-sektoral;
  2. Tinjauan keruangan;
  3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan;
  4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris, industrial, atau niaga tergantung pada sector prosuksi apa yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan keruangan, prekonomian dapat dikatakan berstruktur, bergantung pada wilayah tersebut dan teknologinya yang mewarnai kehidupan perekonomian itu.

Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan. Bisa pula struktur ekonomi dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya. Dengan sudut tinjauan ini, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan desentralistis.

1. Tinjauan Makro-Sektoral

Dilihat secara makro-sektoral bedasarkan kontribusi sector-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestic bruto perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial.

Keindustrian struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya belum sejati, masih sangat dini. Keindustriannya berulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk produk domestic bruto atau pendapatan nasional. Keindustrian yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam menyerap tenaga kerja atau angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam menyerap pekerja ini dihadapkan atau diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia secara makro-sektoral ternyata masih dualistis. Mengapa? Karena dari segi penyerapan tenaga kerja, sector pertanian hingga saat ini masih merupakan sector utama sumber kehidupan rakyat.

2. Tinjauan Lain

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sectoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Dilihat dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula. Dilihat dari kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasawarsa 1980an perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau negara, dengan BUMN dan BUMD sebagai kepamjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi.

Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, berlasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selam era pembanganan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintahan daerah atau kalangan bawah pemerintahan, apalagi rakyat dan mereka yang tidak memiliki access ke pemerintahan, lebih cenderung menjadi palaksana.

Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis.

Iklan

Kebijakan Fiskal dan Moneter 25 Agustus 2010

Posted by chairil djaka kusuma in Ekonomi dan Bisnis.
add a comment

Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:

  • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
  • Pola persebaran sumber daya
  • Distribusi pendapatan

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

1. Pendapatan

Gambaran pendapatan didominasu oleh perubahan relative pada tiga bidang utama yang penting, yaitu pendapatan dari minyak dan gas, pendapatan domestic yang lain (biasanya mengacu pada pendapatan domestic non-minyak, NODR di Indonesia) dan bantuan luar negeri.

  1. a. Peran penting dari bantuan

Sepanjang periode ini bagian dari bantuan jatuh sebesar kurang dari 20% dan selama tahun 1980an sama rendahnya sampai dengan 13%. Namun demikian, hanya saat pemerintah mampu di dalam menghormati sentiment nasionalis, nilai credible untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri menurunkan harga minyak yang mengakibatkan perubahan utama di dalam komposisi pendapatan yang lain.

b. Nord dan reformasi pada tahun 1980an

Jumlah batuan yang besar, selain pendapatan minyak, mempunyai efek merugikan bagi NODR sejak akhir tahun 1960an sampai dengan pertengahan tahun 1980an. Bagian NODR di dalam total pendapatan terbagi dua sepanjang periode 1968-79 (dari 64,9% sampai dengan 30,2%) dan jatuhnya masih lebih jauh selama bom minyak yang kedua  sampai sebesar 25,8% pada tahun 1981.

2. Pengeluaran

a. Kecenderungan utama

Kecenderungan di dalam pengeluaran mencerminkan sisi pendapatan dalam aspek-aspek yang penting. Pengeluaraan riil pemerintah meningkat sangat tajam pada tahun 1970an akibat dampak langsung pada pendapatan minyak dan pemasukan bantuan.

3. Komponen Utama

Persentase data-data yang berhubungan dengan anggaran (anggaran belanja) di Indonesia tidak memudahkan analisis kebijaksanaan fiskal dan komponen-komponennya. Disesalkan, bahwa tidak ada perkiranaan keseluruhan pengaruh anggaran keuangan yang tersedia dan bahwa integrasi pengeluaran sektoral tidak ada. Namun, sejumlah observasi dapat dibuat yaitu pada dua komponen belanja rutin dan pembangunan.

4. Prinsip Anggaran Berimbang

Tidak ada selogan yang lebih sentral pada filosofi ekonomi ORBA ketimbang ‘anggaran yang berimbang’ (AB). Tentu saja di dalam pemikiran ekonomi AB merupakan fiksi. Anggaran adalah ‘seimbang’ hanya kerena item yang membiayai defisit (bantuan dan pinjaman eksternal) dihitung sebagai ‘pendapatan’. Jika mereka ditiadakan, anggaran  tidak akan seimbang dan sepanjang tahun akan terlihat seperti melakukan difisit. Maka prinsip AB memunculkan pertanyaan ekonomi dan politik yang menarik.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion). Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Konsep Pendapatan Nasional 24 Agustus 2010

Posted by chairil djaka kusuma in Ekonomi dan Bisnis.
add a comment

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

  • Produk Domestik Bruto (GDP)
    Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
  • Produk Nasional Bruto (GNP)
    Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
  • Produk Nasional Neto (NNP)
    Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
  • Pendapatan Nasional Neto (NNI)
    Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangpajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
  • Pendapatan Perseorangan (PI)
    Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
    Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Masalah Utama Setiap Perekonomian 24 Agustus 2010

Posted by chairil djaka kusuma in Ekonomi dan Bisnis.
add a comment

Setiap negara di dunia ini mempunyai konsepsinya sendiri-sendiri mengenai arah perkembangan perekonomiannya. Untuk itu, merekapun telah memiliki sistem perekonomian yang dirasa cocol dengan keadaannya masing-masing.

Sistem ekonomi yang dianut oleh sesuatu perekonomian ada dua hal yang khusus yang pasti dihadapi. Kedua hal itu adalah:

1. Keterbatasan sumber-sumber (limits of resources).

2. Masalah kependudukan (population problems).

  1. Keterbatasan Sumber-sumber

Sumber-sumber yang tersedia bagi sesuatu perekonomian itu terbatas adanya. Artinya, sedikit sekali barang-barang yang memiliki sifat sebagai barang bebas. Selain uadara, sudah sangat sulit untuk menemukan jenis barang lain yang bersifat free goods. Inilah yang memaksa orang untuk tunduk kepada the law of scarcity yang berbunyi: untuk mendapat barang yang langkah, orang harus korbankan sesuatu lebih dahulu.

Tidak seenaknya saja diambil dan kemudian digunakan, tetapi harus diperoleh dulu dengan pengorbanan, lalu diteliti penggunaannya melalui kombinasinya dengan sumber-sumber lain. Kemudian dipilih manakah yang paling menguntungkan dan kemudian dapat diambil keputusan yang sebaik-baiknya. Semua itu mengundang manusia untuk menghadapi masalah pemilihan (the problem of choice) yang memang merupakan masalah utama di dalam ilmu ekonomi.

  1. Masalah Kependudukan

Dimaksudkan dengan perkataan penduduk disini tentu saja adalah penduduk manusia, dan bukan yang lainnya (misalnya: ternak, unggas, tumbuhan dsb) sekalipun yang lainnya itu tidaklah diabaikan sama sekali.

Sebabnya mengapa para ahli ekonomi sangat tertarik kepada masalah kependudukan adalah karena penduduk itulah yang melakukan produksi maupun konsumsi. Penduduk itulah sebagai subjek ekonomi. Jumlah serta mutu (kualitas serta kuantitas) penduduk suatu negeri merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup (living standard) suatu negara. Namun demikian, sebabnya penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, human resources, di samping sumber faktor produksi manajerial skill.

Sistem Moneter 24 Agustus 2010

Posted by chairil djaka kusuma in Ekonomi dan Bisnis.
1 comment so far

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem barter adalahsalah satu pemicu manusia untuk menggunakan cara lain yang lebih efisien, dimana untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia tidak perlu lagi menunggu orang lain yang mau diajak saling bertukar barang kebutuhan. Mereka mulai menggunakan alat pembayaran yang disebut dengan uang. Mekanisme tersebut hanya dapat berjalan jika dicapai suatu kesepakatan diantara para pelaku ekonomi mengenai standar moneter apa yang akan digunakan dalam suatu komunitas atau bangsa.

Negara-negara yang menganut standar moneter dengan memakai jenis logam, disebut menganut monomatillism standard. Sedangkan negara yang menganut standar moneter dengan menggunakan dua jenis logam-perak dan emas- dikatakan menganut bimetallism standard. Satuan-satuan uang bank yang dikembangkan dengan sistem moneter seperti “scrutus marcorum”, yang artinya satuan uang dijamin dengan jumlah berat tertentu logam-logam mulia.

Standar moneter lainnya yang berlaku adalah standar kepercayaan (fiat standard), yaitu standar moneter berbasiskan kepercayaan masyarakat (pelaku ekonomi) terhadapa sesuatu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang bedasarkan standar kepercayaan ini biasanya nilai instrinsiknya lebih kecil dari pada nilai nominalnya misalnya uang kertas.

Masing-masing standar moneter di atas standar barang maupun standar kepercayaan memmiliki kebaikan dan kelemahan seperti berikut ini:

Kebaikan Standar Emas:

  • Diterima dan digunakan masyarakat internasional sebagai alat pembayaran yang sah.
  • Nilainya cenderung stabil dibanding logam lainnya, sehingga dapat menjaga nilai stabilitas nilai tukar uang.
  • Membantu perkembangan perekonomian dengan terciptannya sistem moneter yang seragam.
  • Adanya kebebasan melebur mata uang emas menjadi bentuk logam emas yang dapat dijual sebagai logam emas, atau tindakan yang sebaliknya yaitu dapat menukarkan logam emas menjadi uang emas dalam bentuk koin.

Kelemahan Standar Emas:

  • Dapat merusak sistem moneter, jika para pelaku ekonomi yang menyatakan emas sebagai standar moneternya mulai berbuat curang dengan mengurangi kadar emasnya dan bahkan memalsukannya.
  • Terbatasnya cadangan emas tidak dapat mengantisipasi tingkat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian yang semakin rumit.
  • Biaya standar emas sangat tinggi.
  • Uang emas tidak dapat melayani transaksi-transaksi yang nilainnya kecil, karena uang emas biasanya diciptakan dengan nilai yang tinggi.

Kebaikan dan kelemahan standar perak pada prinsipnya hampir sama dengan standar emas, sehingga tidak sedangkan untuk kebaikan dan kelemahan standar kembar yang menggunakan dua jenis logam yaitu emas dan perak, serta kebaikan dan kelemahan uang kertas adalah sebagai berikut:

Kebaikan Standar Kembar:

  • Dengan menggunakan standar kembar, secara tidak langsung tersedia cadangan logam lebih banyak dibandingkan dengan hanya satu jenis logam saja.
  • Jika perbandingan mint ratio dan market ratio wajar, keadaan ini akan mempertahankan standar bimetalis berjalan dengan baik.

Kelemahan Standar Kembar:

  • Terjadi dualisme harga yaitu antar harga pasar emas dan perak pada pabrik pencetak uang atau biasa disebut dengan mint kerapkali mangalami perbedaan dengan harga pasar logam yang ada dipasaran dunia.
  • Dualisme harga emas dan perak dapat mengakibatkan perbandingan yang tidak proporsional antara harga emas dan perak, sehingga nilai tukar menjadi tidak stabil lagi.
  • Suatu negara bisa kehabisan salah satu cadangan emas atau peraknya jika terjadi perbedaan perbandingan harga antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Kebaikan Uang Kertas:

  • Biaya pembuatan uang kertas relatif murah.
  • Terhindar dari segala kelemahan dan kesulitan yang diakibatkan oleh adanya standar emas, perak, maupun bimelitas.
  • Lebih fleksibel dan mudah dibawa-bawa untuk berbagai keperluan transaksi.
  • Pengaturan jumlah uang yang beredar dan pembuatannya langsung dikontrol oleh pemerintah.

Kelemahan Uang Kertas:

  • Jika defisit neraca pembayaran ditanggulangi dengan cara mencetak uang kertas baru, ini mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi dan sulit dikontrol.
  • Jika kepercayaan mesyarakat turun terhadap penggunaan uang kertas karena tidak ada jaminan berupa seberat tertentu logam mulia, hal ini dapat mengakibatkan risaknya sistem perdagangan dan perekonomian.